Indonesia Perlu Program Revitalisasi Pancasila
Posted on: May 19, 2017, by : Argopandoyo Tri Hanggono

Indonesia Democracy Watch atau IDW yang resmi berdiri melalui deklarasinya di hotel Fave, Glodok, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 yang lalu, meminta pemerintahan Joko Widodo bertindak tegas kepada semua kelompok masyarakat anti Pancasila demi tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Ketua Umum IDW Dr Petrus Loyani itu diucapkan di hadapan wartawan guna ikut menyemangati keputusan pemerintah yang telah mengumumkan proses pembubaran kelompok Pendukung Khilafah Indonesia.

IDW yang lahir sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu pemerintah mengkaji penerapan Demokrasi di seluruh wilayah Indonesia ini memiliki beban perwujudan hak dan kesetaraan warga dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijiwai Sumpah Pemuda dan didasari Pancasila dan UUD’45. IDW saat ini akan hadir sebagai lembaga yang akan mendorong dan mengupayakan peran aktif warga yang diminoritaskan dalam hal bekerjasama dengan warga lainnya untuk ikut membangun negara menuju Indonesia yang adil dan makmur.

Selain Ketua Umum Petrus Loyani, bersama Ketua Harian Yosi Tanumihardja, Sekretaris Ajida Agung Arya, Sekretaris II Hanadi Santosa, Bendahara I Threesye Venny Joice Lontoh, Bendahara II Sammy Maramis, dan Marcello Pattinama. IDW mendorong pemerintahan Presiden Joko Widod untuk bukan hanya membubarkan tapi juga melarang semua organisasi dan gerakan-gerakan politik yang anti Pancasila. IDW memandang perlunya program revitalisasi Pancasila dan penyegaran penghayatan Pancasila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *